RISALAH, PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahruddin M Noor, menilai perlunya penataan kelembagaan petani sawit untuk mengoptimalkan potensi perkebunan sawit di daerah tersebut. Ia menyoroti masih lemahnya struktur organisasi petani yang menyebabkan posisi tawar mereka rendah di hadapan perusahaan maupun pemerintah.

Menurut Syahruddin, sebagian besar petani sawit di PPU belum tergabung dalam kelompok tani yang tertata sebagaimana sektor pertanian lainnya. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan akses pembinaan maupun bantuan dari pemerintah pusat.

“Kelompok petani sawit kita belum terkelola dengan baik. Jika terorganisir seperti kelompok tani lainnya, pemerintah pusat akan lebih mudah menyalurkan bantuan,” ujarnya, Senin (02/12/2025).

Ia menambahkan bahwa ketidakrapian organisasi petani turut berpengaruh pada ketidakstabilan harga tandan buah segar (TBS). Syahruddin mencontohkan adanya kesenjangan harga antara PPU dan sejumlah wilayah di Sumatra. “Di Sumatra bisa Rp3.000 per kilogram, sementara di sini hanya sekitar Rp1.000 atau bahkan lebih rendah,” katanya.

Rendahnya harga TBS kian membebani petani, terutama di tengah meningkatnya biaya pemeliharaan, pemupukan, dan transportasi. Tanpa kelembagaan yang jelas, petani dinilai sulit memperjuangkan standar harga maupun meningkatkan akses terhadap pembinaan.

Syahruddin menekankan, penguatan organisasi petani sawit penting dilakukan untuk mematahkan anggapan bahwa usaha perkebunan sawit hanya dapat dijalankan oleh mereka yang memiliki modal besar. Ia meyakini, dengan pengelolaan serius dan perawatan kebun yang baik, sawit tetap menjadi komoditas menjanjikan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Ia berharap pembentukan organisasi petani sawit dapat menjadi langkah awal memperkuat posisi tawar petani sekaligus meminimalkan potensi permainan harga di tingkat lapangan. (red/ADV)