RISALAH, PENAJAM – Kekosongan sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai mulai mengganggu stabilitas kinerja birokrasi, terlebih ketika daerah tersebut tengah memegang peran penting sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Ketua DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menyebut kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan sudah mengarah pada pelemahan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda-agenda prioritas.

“Setiap jabatan strategis punya fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan. Kalau terlalu lama kosong, otomatis banyak program yang tersendat,” ujar Andi, Sabtu (14/11/2025).

Ia menegaskan bahwa kewenangan pengisian jabatan berada sepenuhnya di tangan pemerintah daerah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda proses seleksi pejabat definitif. Kekosongan jabatan, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga memperlambat respons pemerintah terhadap persoalan teknis maupun kebijakan.
“Struktur pemerintahan ini seperti rantai. Kalau satu titik kosong, maka alurnya terganggu. Apalagi PPU sedang berada dalam posisi penting sebagai penyangga IKN,” tegasnya.

Menurut Andi, kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis, mulai dari percepatan infrastruktur, penataan kepegawaian, penanganan kelompok rentan, hingga pengembangan sektor pariwisata. Saat ini, beberapa jabatan eselon II yang masih kosong antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Kekosongan ini membuat beberapa program strategis berjalan lambat karena hanya dipimpin pelaksana tugas (Plt) yang kewenangannya terbatas,” jelasnya.

DPRD PPU pun berharap pemerintah daerah segera mempercepat proses seleksi pejabat definitif agar roda pemerintahan kembali berjalan optimal.
“Kita berharap seluruh jabatan terisi sehingga tidak ada lagi hambatan dalam pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan,” pungkasnya. (adv)