RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD terus intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang lebih besar, guna mempercepat pembangunan wilayah yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama bupati telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.

“Kami ke Dirjen Kemenkeu bersama bupati, melobi dan menyampaikan kebutuhan fiskal PPU. Kami juga bertemu Kepala Bappenas,” ujarnya, Sabtu (05/12/2025).

Menurut Andi Yusuf, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di PPU meningkat pesat seiring perkembangan IKN. Namun, kemampuan anggaran daerah jauh dari memadai, meskipun pada 2025 PPU menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp965 miliar. Mulai 2026, ruang fiskal daerah justru dipotong hingga 50 persen sesuai regulasi pemerintah pusat.

“Pemotongan ruang fiskal ini berpengaruh langsung pada pelaksanaan program. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan karena keterbatasan anggaran,” bebernya.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah rencana pembangunan terpaksa ditunda, sementara kebutuhan pelayanan masyarakat terus meningkat. Kondisi ini, tegasnya, tidak boleh dibiarkan karena PPU memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN.

Andi berharap pertemuan dengan Kemenkeu dan Bappenas dapat menghasilkan skema pendanaan yang lebih proporsional bagi PPU, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan seimbang dengan pembangunan IKN.
“Mudah-mudahan ada hasil dari pertemuan kami dengan Kemenkeu,” tutupnya. (ADV)