RISALAH, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan bahwa pembahasan APBD 2026 harus dilakukan dengan lebih cermat menyusul penurunan fiskal daerah yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa sejumlah fraksi telah menyampaikan kritik dan rekomendasi terkait penyusunan anggaran dalam pandangan umum mereka. Masukan ini menjadi perhatian penting sekaligus dasar penyempurnaan pembahasan lanjutan di tingkat legislatif.

Pada 2025, APBD PPU telah disahkan senilai sekitar Rp2,41 triliun. Namun untuk 2026, proyeksi anggaran diperkirakan turun drastis menjadi sekitar Rp1,4 triliun.
“Kondisi kita saat ini dapat dilihat sendiri dengan adanya penurunan fiskal. Makanya kita harus menyinkronkan kebutuhan yang banyak dengan anggaran yang tersedia,” ujar Raup, baru-baru ini. (28/11/2025)

Meski pembahasan APBD tahun ini berpotensi sedikit terlambat, DPRD tetap menargetkan penetapan tepat waktu. Untuk itu, pihaknya menjadwalkan pembahasan maraton mulai besok, dengan fokus menyelesaikan sisa pembahasan anggaran yang sebelumnya belum tuntas.

Penurunan nilai APBD dinilai cukup signifikan, sehingga setiap item anggaran, termasuk belanja rutin, akan dicermati secara mendetail. Raup menegaskan, pembangunan tetap harus dijalankan meski skalanya lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

Terkait belanja pegawai, DPRD memastikan komponen gaji tetap aman. Namun, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menunggu keputusan final dari pembahasan yang dijadwalkan berlangsung satu hingga dua hari ke depan. (adv)