APBD 2026 PPU Disahkan Rp1,48 Triliun, Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar

RISALAH, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasuki tahun anggaran baru dengan ruang fiskal yang lebih sempit. DPRD PPU resmi mengesahkan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Minggu (30/11/2025), dengan nilai Rp1,48 triliun, turun signifikan dibanding dua tahun terakhir.
Penurunan anggaran ini terutama disebabkan berkurangnya proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat. Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyatakan kondisi tersebut menuntut daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengatur aliran keuangan.
“Kita masih bergantung pada transfer pusat. Ketika proyeksinya menurun, otomatis kita perlu melakukan penyesuaian besar-besaran,” ujar Raup saat paripurna.
Pemerintah daerah mulai menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih ketat, termasuk mengatur pola pembayaran pengadaan barang dan jasa agar likuiditas tetap terjaga. Dengan langkah ini, kewajiban utama seperti tunjangan pegawai dan layanan dasar tetap aman.
Badan Anggaran DPRD melaporkan, dari total pendapatan Rp1,48 triliun, sebagian besar masih berasal dari transfer pusat senilai Rp1,25 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar Rp210,91 miliar, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan sah lainnya.
Sementara untuk belanja daerah, APBD 2026 menyusun anggaran Rp1,47 triliun, didominasi belanja operasi sebesar lebih dari Rp1,19 triliun. Belanja modal dialokasikan Rp126,20 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar. Meski sempat tercatat defisit Rp13,78 miliar, pembiayaan netto menutup kekurangan tersebut sehingga APBD tetap seimbang atau zero defisit.
Raup menekankan, dengan kondisi fiskal yang terbatas, prioritas anggaran harus jelas dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi fokus utama, termasuk program-program yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“DPRD berharap pemerintah daerah mampu mengatur strategi secara bijak agar layanan masyarakat tetap terjaga dan pembangunan terus berjalan efektif, terutama di tengah perkembangan pesat wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkasnya. (adv)





