RISALAH, PENAJAM – Tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih dibeli nelayan Penajam Paser Utara (PPU) dengan harga Rp12.000 hingga Rp12.500 per liter menjadi sorotan utama DPRD PPU. Kondisi ini dianggap membebani biaya operasional nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan harian.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menekankan solusi paling mendesak adalah percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Sungai Tunan, Kecamatan Waru.
“SPBN ini merupakan bagian dari fasilitas terpadu yang dirancang untuk mendukung aktivitas perikanan kita di daerah,” ujar Ishaq, Senin (01/12/2025).

Menurut Ishaq, ketiadaan SPBN membuat nelayan harus membeli BBM dengan harga lebih mahal di pasaran umum, sehingga margin keuntungan menjadi tipis. DPRD mendorong Pemkab PPU untuk memperkuat koordinasi dengan BPH Migas agar kuota BBM bersubsidi dapat dialokasikan tepat dan siap disalurkan begitu SPBN beroperasi.

“Tanpa dukungan regulasi yang kuat, SPBN dikhawatirkan tidak berfungsi optimal,” tambahnya.

Keberadaan SPBN juga dinilai penting sebagai bagian dari upaya menata ulang manajemen energi sektor perikanan. Dengan fasilitas resmi, pengawasan distribusi BBM bisa dilakukan lebih efektif sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Proyek SPBN akan melengkapi infrastruktur lain seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pabrik es balok yang direncanakan dibangun di lokasi yang sama. Dengan fasilitas terpadu, nelayan akan memperoleh layanan lengkap mulai dari pelelangan, pengisian BBM, hingga penyediaan es balok untuk penyimpanan ikan.

“Kami dari DPRD memastikan akan terus mendorong pemerintah daerah agar SPBN menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026,” pungkas Ishaq.
“Penyediaan energi murah dan terjangkau merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di PPU,” tutupnya. (ADV)