RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini diambil meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian keuangan akibat penurunan Transfer ke Daerah pada tahun anggaran 2026.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menyatakan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tidak boleh terabaikan oleh keterbatasan fiskal. Hal tersebut ia sampaikan dalam program Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertajuk Penajam Paser Utara, Menata Masa Depan, Rabu (4/11/2026).

Menurut Mudyat, sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan masyarakat lokal menghadapi kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah terus mendorong akses pendidikan melalui program Kartu Penajam Cerdas dan pemberian beasiswa bagi para pelajar maupun mahasiswa.

“Kita tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga mulai mengarahkan investasi SDM untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah ke depan,” jelas Mudyat Noor.

Data Pemkab PPU mencatat, anggaran beasiswa pada tahun 2025 mencapai Rp7,9 miliar untuk 1.453 penerima. Bantuan tersebut terbagi ke dalam berbagai kategori, mulai dari beasiswa karier, prestasi, religi, hingga beasiswa khusus Nawasena.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah fokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga medis, ketersediaan obat, hingga pelayanan rujukan. Peningkatan kualitas RSUD Ratu Aji Putri Botung dan pemerataan akses layanan di tingkat puskesmas menjadi prioritas utama pemerintah.

Bupati PPU menambahkan, pihaknya telah menjalin sinergi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat infrastruktur medis. Pemkab PPU berhasil mengamankan dukungan anggaran sebesar Rp46 miliar dari pemerintah pusat untuk pengadaan alat kesehatan modern seperti CT-Scan dan Cathlab pada tahun 2026.

“Kita akan memprioritaskan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” tegas Mudyat.

Selain sektor strategis tersebut, pemerintah daerah juga menerapkan program Dana Tangguh RT untuk mendorong partisipasi publik. Melalui mekanisme ini, warga dilibatkan langsung dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

Program ini mencakup perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas sosial. Mudyat berharap kebijakan tersebut dapat membangun budaya pembangunan yang transparan dan akuntabel di tingkat masyarakat.

Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan. Mereka diharapkan berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan demi meningkatkan kesejahteraan warga di tengah pesatnya pembangunan kawasan IKN.

(ADV DISKOMINFO PPU)