
RISALAH, PENAJAM – Periode April menjadi salah satu tahapan dengan jumlah pengusulan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) terbanyak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sepanjang 2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU mencatat sekitar 221 pegawai diusulkan dalam periode tersebut.
Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan periode bulanan lainnya yang rata-rata berkisar 20 hingga 40 orang. Perbedaan jumlah usulan tersebut dipengaruhi oleh variasi pegawai yang memenuhi persyaratan kenaikan pangkat pada setiap periode.
Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja BKPSDM PPU, M. Mas’ud, mengatakan pengusulan kenaikan pangkat kini dilaksanakan setiap bulan. Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat 12 periode pengusulan.
“Yang paling banyak sejauh ini ada pada periode April, sekitar 221 orang yang kami usulkan. Sementara untuk masing-masing periode lainnya biasanya bervariasi, kurang lebih 20 sampai 40 orang,” jelas Mas’ud.
Ia menerangkan, jumlah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan proses kenaikan pangkat ASN yang diperkirakan mencapai sekitar 500 orang sepanjang tahun.
Saat ini per November 2026, jumlah pegawai yang telah diproses diperkirakan mencapai sekitar 400 orang lebih. BKPSDM masih melanjutkan tahapan pengusulan untuk periode berikutnya.
Mas’ud menyebutkan, pada periode Oktober terdapat sekitar 40 pegawai yang diproses. Sementara pengusulan pada periode Desember masih berjalan dan harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Ia menjelaskan, setiap usulan tidak langsung mendapatkan persetujuan. BKN terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan pegawai sebelum menerbitkan pertimbangan teknis. Apabila ditemukan kekurangan dokumen atau persyaratan yang perlu diperbaiki, instansi pengusul harus melakukan penyesuaian terhadap berkas tersebut.
Melalui mekanisme 12 periode dalam setahun, BKPSDM PPU berupaya menjaga proses kenaikan pangkat agar berjalan secara berkelanjutan dan sesuai ketentuan administrasi kepegawaian.
(ADV DISKOMINFO PPU)




