Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di PPU Masuk Tahap Pengurusan Dokumen Lingkungan

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memproses pemenuhan persyaratan teknis dan dokumen lingkungan untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di tiga wilayah. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan perikanan tersebut memenuhi ketentuan lingkungan sebelum seluruh fasilitasnya dioperasikan.
Tiga lokasi KNMP yang dimaksud berada di Kelurahan Nenang, Kelurahan Tanjung Tengah, dan Desa Api-Api. Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus persetujuan teknis yang berkaitan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan pengurusan dokumen lingkungan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah setelah penetapan lokasi pembangunan dilakukan.
Menurutnya, kelengkapan persyaratan tersebut diperlukan agar pembangunan KNMP berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas yang nantinya berlangsung di kawasan tersebut.
“Jadi, setelah ditetapkan lokasi, tanggung jawab pemerintah daerah adalah melakukan pengurusan terkait dengan UKL dan UPL-nya,” ujar Andi.
Sebagai bagian dari proses tersebut, Dinas Perikanan telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU. Koordinasi dilakukan untuk membahas sejumlah aspek teknis lingkungan yang harus dipenuhi dalam pembangunan fasilitas KNMP.
Andi menjelaskan, perhatian DLH tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah, tetapi juga mencakup potensi pencemaran, sistem pembuangan air, hingga kebutuhan air bersih untuk mendukung operasional fasilitas.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pabrik es yang dibangun untuk menunjang aktivitas perikanan di kawasan tersebut.
“Jangan sampai nanti ada cemaran baku limbah atau cemaran limbahnya. Termasuk juga buangan airnya nanti, termasuk juga kebutuhan air bersihnya untuk pembangunan pabrik es,” jelasnya.
Seluruh aspek tersebut nantinya mendapatkan kajian dari DLH sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan lingkungan.
Andi menegaskan pembangunan KNMP bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan tersebut.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah berharap pembangunan KNMP di tiga lokasi dapat memenuhi persyaratan teknis sekaligus memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan.
(ADV DISKOMINFO PPU)





