RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Mudyat Noor Komitmen Perkuat Perlindungan Anak Terlantar di PPU

Penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim. (doc.humaspemkabppu)

RISALAH, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak terlantar. Dukungan ini ditegaskan usai penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Penandatanganan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim, 10 pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Kaltim. Kesepakatan ini bertujuan membangun sinergi lintas sektor dalam menjamin akses pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan, hingga perlindungan hukum bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” ujar Mudyat Noor.

Lebih lanjut, Mudyat menambahkan bahwa penanganan masalah anak terlantar memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah terkait. Ia berharap kolaborasi ini dapat menciptakan sistem penanganan yang terpadu, mulai dari tahap pendataan hingga pemenuhan kebutuhan dasar di lapangan.

“Penanganan anak terlantar perlu sinergi seluruh pihak agar hak dan perlindungan mereka terpenuhi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan bahwa peradaban yang berkeadilan diukur dari cara negara merawat anak-anak yang paling membutuhkan. Ia menginstruksikan agar kesepakatan strategis ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan sekadar urusan administrasi.

“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy di depan para kepala daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana, menyoroti kendala utama berupa belum tuntasnya proses penetapan wali yang menghambat pemenuhan identitas hukum. Pihak Kejaksaan menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna mempercepat proses tersebut.

Sinergi ini juga mencakup penguatan validasi data secara berkala serta dorongan pelibatan pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan. Harapannya, seluruh langkah strategis ini dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 bagi anak-anak di Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Paser Utara.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *