RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Bapelitbang PPU Fasilitasi Pendaftaran HAKI bagi UMKM Lokal

Kepala Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Pengaturan Bapelitbang PPU, Anita Megawati. (istimewa)

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya mereka. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikelola oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU.

Program ini bertujuan untuk memastikan setiap pelaku usaha lokal memiliki perlindungan resmi terhadap merek maupun karya kreatif yang mereka miliki. Dengan adanya fasilitasi ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual yang berlaku secara nasional.

Kepala Bidang Inovasi, Teknologi dan Pengkajian Pengaturan Bapelitbang PPU, Anita Megawati, menegaskan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama bagi pelaku UMKM adalah mendapatkan rekomendasi resmi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU sebelum mendaftar.

“Bisa mengajukan ke kami, tapi kalau untuk UMKM minta rekomendasi dulu dari Diskukmperindag,” kata Anita Megawati kepada wartawan.

Anita menjelaskan, prosedur administratif yang harus disiapkan oleh pemohon tidaklah rumit. Calon pendaftar hanya perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting, di antaranya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), meterai, serta penjelasan singkat mengenai identitas atau latar belakang merek yang akan didaftarkan.

“Yang perlu dilengkapi itu hanya KTP dan materai. Sama penjelasan sedikit terkait kenapa sih mereknya menggunakan tulisan atau nama ini,” ujarnya.

Fasilitasi ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan legal di wilayah tersebut. Pemerintah berupaya memangkas hambatan birokrasi agar pelaku UMKM dapat lebih kompetitif di pasar yang lebih luas dengan memiliki identitas merek yang terlindungi secara hukum.

Sebagai bentuk formalitas dan kepastian hukum, Bapelitbang PPU telah memperkuat langkah operasionalnya melalui kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur. Perjanjian kerja sama tersebut telah resmi berjalan sejak tahun 2024.

Sinergi antar-instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran HAKI bagi pelaku usaha di Penajam Paser Utara. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan inovasi lokal dapat terus berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat regional maupun nasional.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *