RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Pemkab PPU Siapkan Inspeksi Ketat Terhadap 13 Satuan Pelayanan Gizi

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar.

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai melakukan persiapan untuk melaksanakan inspeksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terkait penilaian operasional fasilitas tersebut.

Sebanyak 13 titik SPPG akan menjadi sasaran pemeriksaan oleh satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah. Rinciannya terdiri dari 12 SPPG reguler dan satu unit SPPG satelit yang dikhususkan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, menyatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi internal setelah mengikuti sosialisasi dari kementerian. Koordinasi ini bertujuan mematangkan kesiapan perangkat daerah yang nantinya tergabung dalam satuan tugas pemeriksaan.

Sebagai langkah awal, pihak pemerintah daerah telah mengeluarkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh pemilik maupun pengelola SPPG. Hal ini dilakukan agar setiap pengelola dapat mempersiapkan dokumen serta fasilitas pendukung yang menjadi objek penilaian saat inspeksi berlangsung.

“Tadi sudah saya tandatangani untuk memberitahukan kepada pemilik SPPG bahwa pada saatnya nanti kami akan melakukan inspeksi berdasarkan perintah kementerian,” kata Tohar.

Tohar menjelaskan bahwa pemberian informasi lebih awal ini sangat krusial bagi pengelola. Tujuannya agar mereka memiliki waktu untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan fisik telah terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam proses inspeksi nanti, tim akan fokus pada 14 indikator penilaian yang telah ditetapkan. Aspek yang diperiksa mencakup kondisi peralatan dapur, penggunaan kompor, hingga kualitas wadah makanan atau ompreng yang digunakan.

Selain sarana fisik, petugas juga akan memverifikasi kesesuaian informasi waktu penyajian makanan. Batas waktu kelayakan konsumsi makanan menjadi perhatian utama guna memastikan standar kesehatan bagi para penerima manfaat layanan gizi.

“Pemberitahuan lebih awal diperlukan agar pengelola SPPG memiliki kesempatan untuk memastikan seluruh persyaratan yang menjadi objek pemeriksaan telah dipersiapkan,” tambahnya.

Saat ini, Pemkab PPU tengah memberikan pembekalan kepada anggota satuan tugas mengenai 14 indikator tersebut. Langkah ini diambil agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang seragam dan mampu bekerja secara profesional saat melakukan pemeriksaan di lapangan nanti.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *