
RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat tata kelola data pembangunan guna mendukung perencanaan yang akurat, terpadu, dan akuntabel. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten PPU Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Rabu (18/11/2026).
Forum tersebut menjadi momentum evaluasi dan penyelarasan pengelolaan data lintas perangkat daerah serta instansi vertikal. Kegiatan ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati PPU Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Berdasarkan pemaparan awal capaian pengumpulan dan pengelolaan data tahun 2026, tingkat keterisian data tahunan Kabupaten PPU mencapai 92,73 persen. Sementara itu, keterisian data periodik tercatat sebesar 72,91 persen.
Dalam sambutannya, Tohar menegaskan bahwa data merupakan referensi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal memiliki tanggung jawab sebagai produsen data, mulai dari proses pengumpulan hingga penyajian informasi.
“Merencanakan pembangunan tanpa data ibarat menyusun perencanaan dengan mata tertutup. Karena itu, data yang diproduksi harus valid, dikelola sumber daya manusia yang kapabel, dimasukkan berdasarkan fakta empiris bukan opini, serta disusun secara terstruktur agar mudah dipahami,” ujar Tohar.
Ia menjelaskan, dalam ekosistem Satu Data Indonesia, setiap produsen data harus bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku walidata serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.
Tohar juga mengingatkan pentingnya kesadaran dan ketelatenan perangkat daerah dalam memelihara data, terutama yang bersifat dinamis dan membutuhkan pembaruan secara berkala. Menurutnya, ketepatan data sangat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran program pemerintah.
Sejumlah program yang membutuhkan dukungan data akurat di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan stunting berbasis lokus desa dan kelurahan, pembinaan seni budaya, hingga pemetaan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Ada tiga kunci utama yang harus dipegang bersama, yakni kepedulian terhadap data yang dihasilkan, pemeliharaan berkala terutama untuk data dinamis, serta tata kelola yang baik mulai dari tahap penginputan hingga pemanfaatannya kembali,” tegasnya.
Forum Satu Data Kabupaten PPU 2026 menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS PPU, perwakilan Polres PPU, Kejaksaan Negeri PPU, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Agama Penajam, KPU PPU, Perumda Air Minum Danum Taka, serta PT ASDP.
Selain itu, hadir jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU, mulai dari Sekretariat DPRD, Bapelitbang, Bapenda, Kesbangpol, BPBD, Disdikpora, Dinas PUPR, Perkimtan, DPKP, Dinsos, Disnakertrans, DP3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan, DLH, Disdukcapil, DPMD, Dishub, Diskominfo, Diskukmperindag, DPMPTSP, Disbudpar, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Satpol PP, hingga Camat Babulu.
Dalam agenda pembukaan, panitia juga menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah dengan pengelolaan Satu Data Indonesia terbaik di Kabupaten PPU. Disdukcapil meraih peringkat pertama, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di posisi kedua, serta Dinas Ketahanan Pangan pada peringkat ketiga.
Tohar berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi dan jejaring pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, data yang dihasilkan setiap perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Semoga melalui forum ini, alur dan jejaring pengelolaan data di Kabupaten PPU semakin solid sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” pungkas Tohar.
(ADV DISKOMINFO PPU)




