Mudyat Noor Bidik Proyek Strategis PPU Tuntas Paling Lambat 2028, Kelengkapan Dokumen Jadi Kunci

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mempersiapkan sejumlah proyek strategis yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Kelengkapan dokumen administrasi dan teknis menjadi salah satu faktor utama untuk mempercepat realisasi pembangunan yang ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pemerintah daerah mendorong agar proyek-proyek tersebut bisa rampung pada tahun depan. Namun, apabila proses persiapan hingga pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih panjang, 2028 diperkirakan menjadi batas waktu penyelesaian paling lambat.
Menurut Mudyat, kesiapan data dan kelengkapan persyaratan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebelum usulan pembangunan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Karena itu, masing-masing perangkat daerah diminta memastikan seluruh dokumen pendukung tersedia dan memenuhi kebutuhan perencanaan.
“Nah, ini yang penting datanya lengkap, kemudian teman-teman melengkapi data, kalau bisa tahun depan selesai, kalau selambat-lambatnya berarti 2028,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejumlah persyaratan yang harus disiapkan pemerintah daerah meliputi dokumen perencanaan, administrasi aset, studi kelayakan atau feasibility study (FS), hingga analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Seluruh tahapan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu agar pemerintah pusat dapat melanjutkan proses pelaksanaan pembangunan, khususnya pekerjaan fisik di lapangan.
“Mulai dari perencanaan, aset, FS, Amdal, dan sebagainya itu harus dilengkapi oleh pemerintah daerah dulu baru kemudian pemerintah pusat melaksanakan,” tegasnya.
Adapun sejumlah proyek yang menjadi perhatian meliputi penyelesaian Rumah Adat Kuta Rekan Tatau, pembangunan Pasar Waru, fasilitas rumah sakit, serta Jembatan Riko. Pemerintah daerah saat ini terus memproses kelengkapan dokumen untuk mendukung kelanjutan proyek-proyek tersebut.
Mudyat menyebutkan, berdasarkan perkembangan terakhir, dokumen untuk proyek rumah sakit, Pasar Waru, dan Jembatan Riko telah dinyatakan lengkap. Meski demikian, tahapan lanjutan masih perlu dilakukan, termasuk peninjauan kembali desain dan supervisi yang diharapkan dapat melibatkan kementerian terkait.
“Nah, ini kita dalam proses, tapi insyaallah sepertinya lengkap sudah. Data rumah sakit lengkap kemarin, Pasar Waru juga lengkap, Riko juga,” ujarnya.
Selain kesiapan dokumen, Pemkab PPU juga telah menyampaikan usulan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sejumlah proyek tersebut. Mudyat memperkirakan nilai usulan anggaran berada pada kisaran Rp40 miliar hingga Rp80 miliar.
Namun, angka tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi alokasi anggaran yang dipastikan tersedia. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian seluruh persyaratan sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Pemkab PPU berharap kesiapan administrasi dan teknis tersebut dapat mempercepat tahapan pembangunan sehingga proyek-proyek yang diusulkan bisa direalisasikan sesuai target waktu yang telah disampaikan.
(ADV DISKOMINFO PPU)




