RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Hadapi Peluang Pembangunan IKN, Pemkab PPU Dorong Pelaku Jasa Konstruksi Tingkatkan Kompetensi dan Integritas

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro. (doc.humaspemkabppu)

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pelaku usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi di daerah untuk meningkatkan kompetensi, menerapkan keselamatan kerja, serta menjaga integritas dalam menghadapi peluang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dorongan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro, saat membuka Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026 di Aula Pertemuan Hotel Ika, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kamis (19/11/2026).

Menurut Hadi, kehadiran IKN di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah PPU, membuka peluang besar bagi pelaku jasa konstruksi lokal. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan teknis, serta kapasitas badan usaha agar mampu bersaing dan mengambil bagian dalam pembangunan.

Ia menegaskan, sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek atau besarnya anggaran yang terserap.

Kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, keselamatan tenaga kerja, kepatuhan terhadap ketentuan, serta manfaat infrastruktur bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan proyek.

Dalam forum tersebut, Hadi menekankan tiga hal penting yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yakni tata kelola, pembinaan dan keselamatan konstruksi, serta penegakan hukum dan integritas.

Pertama, penguatan tata kelola jasa konstruksi harus dilandasi profesionalisme, kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian mutu, hingga pemeliharaan dan pemanfaatan, harus berjalan secara berkesinambungan.

Ia juga meminta pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan kawasan IKN. Peningkatan kapasitas teknis dan penguasaan teknologi diperlukan agar badan usaha lokal memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang pekerjaan konstruksi.

Hadi turut menyinggung ketentuan Perpres LKPP Nomor 12 Tahun 2026 yang memuat keberpihakan atau prioritas bagi pelaku usaha lokal pada nilai tertentu. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan dan peningkatan daya saing pelaku usaha di daerah.

Kedua, pembinaan dan keselamatan konstruksi harus diperkuat sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pembinaan tidak boleh sebatas sosialisasi maupun pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi harus mampu meningkatkan kemampuan nyata badan usaha dan tenaga kerja konstruksi.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga diminta menjadi perhatian serius. Terlebih, pekerjaan dengan jadwal yang ketat atau mengejar target penyelesaian akhir tahun berpotensi membuat tahapan mitigasi risiko terabaikan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak lanjutan hingga persoalan hukum.

Ketiga, penegakan hukum dan integritas harus menjadi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pelibatan unsur kepolisian dan pemangku kepentingan terkait sebagai narasumber dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hadi menegaskan, setiap proyek yang menggunakan keuangan daerah maupun negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap penyimpangan, manipulasi mutu pekerjaan, maupun ketidaksesuaian dengan kontrak.

Integritas tersebut harus dijaga bersama, baik oleh penyedia maupun pengguna jasa, termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas, pejabat pengadaan, dan pihak terkait lainnya.

Melalui Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026, Pemkab PPU berharap dapat merumuskan kesepakatan dan langkah konkret untuk memperbaiki penyelenggaraan jasa konstruksi. Di antaranya melalui inventarisasi persoalan kompetensi tenaga kerja dan kapasitas badan usaha, termasuk kepemilikan badan usaha sendiri serta larangan praktik pinjam bendera atau sertifikat.

Selain itu, pengawasan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek juga perlu diperkuat. Koordinasi lintas sektor bersama asosiasi, aparat pengawas internal, aparat penegak hukum, serta lembaga sertifikasi menjadi bagian dari langkah yang didorong dalam forum tersebut.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, unsur pimpinan Polres PPU termasuk Wakapolres dan Kasat Reskrim, perwakilan Plt. Kepala Dinas PUPR PPU, para kepala perangkat daerah atau perwakilannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pimpinan badan usaha jasa konstruksi, serta unsur masyarakat jasa konstruksi.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di PPU berjalan profesional, memiliki kepastian dan perlindungan hukum, serta menghasilkan infrastruktur berkualitas dan tepat manfaat di tengah perkembangan kawasan IKN.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *