RISALAH, PENAJAM – Upaya penanganan pendangkalan tambak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai membutuhkan intervensi pendanaan lebih luas, tidak cukup mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, menegaskan persoalan infrastruktur tambak di wilayah pesisir sudah masuk kategori urgensi lintas sektor. “Persoalan ini tidak cukup diatasi hanya melalui APBD PPU. Kami sedang mengupayakan skema pendanaan dari provinsi maupun APBN agar normalisasi tidak berhenti pada wacana,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan pendangkalan di kawasan Babulu Laut dan sekitarnya semakin menghambat produktivitas. Petani selama ini menanggung biaya pengerukan secara mandiri karena belum adanya alokasi penanganan rutin. Setidaknya tiga kawasan tambak seluas sekitar 300 hektare telah diusulkan sebagai lokasi prioritas, termasuk perbaikan pintu air yang masih membutuhkan penyelesaian menyeluruh.

Menurut Sujiati, percepatan penanganan tambak bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perikanan dan penguatan ekonomi pesisir. “Kalau infrastruktur dan distribusinya kuat, petani bisa meningkatkan hasil dan kesejahteraan mereka juga naik,” jelasnya.

DPRD berharap dengan pendekatan pendanaan lintas level, perbaikan tambak tidak lagi bergantung pada kebijakan tahunan daerah, melainkan menjadi program berkelanjutan yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat. (adv)