RISALAH, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta menyiapkan strategi kebijakan fiskal baru untuk menghadapi potensi penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menilai ketergantungan daerah pada DBH membuat ruang fiskal rentan terhadap perubahan kebijakan nasional. “Saat ini PPU masih bergantung pada DBH. Ketika terjadi penyesuaian dari pusat, kita ikut terdampak. Karena itu, PAD harus menjadi penopang yang lebih kuat,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Mahyudin menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, mekanisme pemungutan, dan pemantauan objek pajak. Dalam APBD Perubahan 2025, PAD PPU dipatok sebesar Rp228 miliar, meningkat dari target awal Rp211 miliar, namun masih dinilai belum cukup.

Ia menambahkan, pembaruan kebijakan pada sektor pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi pemanfaatan ruang menjadi langkah strategis seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Evaluasi harus dilakukan menyeluruh, bukan hanya penetapan target. Kita harus memastikan aturannya berjalan,” pungkas Mahyudin, menekankan pentingnya kebijakan fiskal adaptif untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal. (adv)