RISALAH, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti lemahnya penyampaian data pelanggaran usaha yang dilakukan instansi teknis dalam proses pengawasan. Minimnya informasi tersebut dinilai menjadi hambatan utama dalam menindak pelaku usaha yang melanggar legalitas maupun aturan perizinan.

Hingga kini, DPRD belum menerima data pasti mengenai jumlah pelaku usaha yang ditemukan melakukan pelanggaran selama pengawasan berlangsung.
“Kami belum mendapatkan data lengkap. Tanpa informasi itu, penindakan tidak bisa maksimal,” ujar salah satu anggota DPRD PPU.

Ia menegaskan bahwa ketertiban perizinan bukan hanya soal menjatuhkan sanksi, tetapi bagaimana memastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan efektif, mulai dari proses pemeriksaan di lapangan hingga evaluasi akhir.
“Jadi sanksi seperti penutupan sementara baru dapat diterapkan jika alur pelaporan dan verifikasi benar-benar rapi,” imbuhnya.

Menurutnya, perbaikan koordinasi lintas instansi menjadi kunci terciptanya pengawasan usaha yang adil dan konsisten. Tanpa koordinasi yang solid, upaya mewujudkan ekosistem usaha yang tertib dan sehat di PPU akan sulit tercapai. (ADV)