RISALAH, PENAJAM – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) untuk membangun Taman Kanak-Kanak (TK) negeri kembali menuai kritik dari DPRD setempat. Ketua Komisi II, Thohiron, menilai pembangunan sekolah baru justru berpotensi menambah beban anggaran tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan utama pendidikan usia dini di wilayah tersebut.

Menurut Thohiron, struktur layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di PPU sebenarnya sudah terbentuk cukup baik. Saat ini terdapat 157 lembaga PAUD dan TK yang mayoritas dikelola swasta dan telah menjangkau hampir seluruh desa. Karena itu, ia menyebut pembangunan TK negeri bukan menjadi kebutuhan mendesak.
“Sebaran lembaganya sudah cukup. Yang menjadi persoalan adalah kualitas guru dan fasilitas pembelajaran, bukan jumlah sekolah,” ujarnya, Jumat (05/12/2025).

Ia menegaskan, pendirian TK negeri akan menambah beban pembiayaan daerah, mulai dari pembangunan gedung, perekrutan tenaga pendidik, hingga biaya operasional setiap tahun. Sementara itu, lembaga swasta selama ini telah mengelola layanan pendidikan usia dini dengan menyediakan sarana dan prasarana secara mandiri.
“Ketika swasta membangun, mereka menyediakan infrastrukturnya sendiri. Itu sangat meringankan pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong kualitasnya,” katanya.

Thohiron menilai langkah yang lebih strategis adalah memperkuat lembaga yang sudah ada melalui peningkatan kompetensi guru, perbaikan fasilitas belajar, serta bantuan pembiayaan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, intervensi semacam itu jauh lebih efisien dan tepat sasaran dibanding membangun lembaga negeri baru.
“Kalau ada orang tua yang keberatan soal biaya, pemerintah bisa hadir lewat beasiswa atau program bantuan. Itu jauh lebih efisien,” tegasnya.

Dengan kondisi fiskal daerah yang tengah terbatas, ia berharap pemerintah menempatkan prioritas pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan anak usia dini, bukan sekadar pembangunan fisik semata. (RED/ADV)