RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa sawit sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan daerah.

Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan bahwa Kabupaten PPU menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap produksi kelapa sawit, namun porsi DBH yang diterima daerah dinilai belum sebanding.

“Kita di daerah penghasil ini harapannya bisa di perbesar (DBH), selama ini kita hanya mendapatkan 8 persen atau sekitar lebih kurang Rp 2 miliar, sementara dampaknya kan luar biasa,” ungkapnya.

Dampak yang sangat dirasakan yakni kerusakan jalan yang setiap harinya dilalui oleh kendaraan – kendaraan angkutan kelapa sawit.

“Jalan yang dilalui Kendaraan angkutan sawit ini kan sangat luar biasa, berbeda dengan angkutan tambang yang memiliki jalan khusus,” ucapnya.

Peningkatan DBH sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan kebun, pemberdayaan petani, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Kalau dari DBH sawit ini hanya Rp 2 miliar, kalau digunakan untuk perbaikan jalan itu 300 – 500 meter saja itu pun mungkin kurang, “ akunya.

Oleh karena itu, melalui Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) dapat mendorong dan bersama – sama memperjuangkan agar dapat diterbitkannya kebijakan maupun regulasi baru terkai perkebunan kelapa sawit.

“Saat ini DBH kelapa sawit itu 8 persen, target kita minimal 15 persen. Kita sebagai daerah yang terdampak harus punya beberapa logika lah, ada sekitar 164 daerah penghasil sawit yang tergabung di AKPSI dan kita mendorong itu bersama-sama untuk ada kebijakan dan regulasi baru terkait perkebunan kelapa sawit,” tutupnya. (Adv)