RISALAH, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, di Ruang Rapat Kantor Bupati PPU, Kamis (27/11/2025).

Dalam sambutannya, Mudyat Noor mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih kreatif, efisien, dan berorientasi hasil di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat Noor yang hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar.

Dalam paparannya, Mudyat menekankan bahwa SKPD harus mampu membaca potensi sektor masing-masing untuk mendorong ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perikanan, pertanian, hingga pariwisata.

Ia mencontohkan pendekatan strategis yang saat ini sedang berjalan antara Pemkab PPU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya, kata Mudyat, adalah dukungan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat.

“Dari Dirjen Perikanan Tangkap, kita diberikan peluang hingga Rp22 miliar. Tinggal kita rumuskan titik-titik prioritas, jangan disia-siakan,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu persoalan utama sektor perikanan di PPU berada di wilayah hulu, terutama ketersediaan es dan bahan bakar solar untuk nelayan.

“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” tambahnya.

Selain perikanan, sektor pertanian juga menjadi fokus. Bupati meminta dinas terkait melakukan pemetaan program prioritas agar dapat terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, provinsi, maupun dunia usaha.

Menurutnya, desa harus diarahkan menuju ekosistem ekonomi yang mandiri dan produktif.

“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” ujarnya.

Program digitalisasi desa (Desapedia) juga akan menjadi salah satu instrumen percepatan modernisasi tata kelola desa. Jika minimal 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, PPU berpotensi mendapat insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.

Mudyat menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi satu keharusan pada tahun mendatang. Ia menekankan bahwa perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga program nonteknis harus dikurangi atau dihapus jika tidak memberi dampak bagi masyarakat.

Namun demikian, Ia memastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tidak akan dipotong.

“Tidak ada pemotongan TPP, tapi tolong tunjukkan kinerja. Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.

Prioritas Kabupaten PPU di tiga sektor yakni Perikanan, Pertanian dan Pariwisata

Di akhir arahannya, Mudyat menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan PPU akan fokus pada tiga sektor utama yaitu Industri Perikanan, Industri Pertanian dan Peternakan danIndustri Pariwisata Berbasis Lokal.

“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tutupnya. (Adv)