PENAJAM, RISALAH – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menaruh perhatian serius terhadap kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas, khususnya bagi instansi yang bertanggung jawab atas layanan tanggap darurat. Komitmen ini kembali ditegaskan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rabu (16/4/2025).

Sidak yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya ini bertujuan memperoleh gambaran kondisi faktual di lapangan, termasuk kesiapan sarana dan kehadiran personel di dua instansi strategis tersebut.

“Ini bukan sekadar inspeksi, tapi bagian dari upaya kami memastikan seluruh elemen pemerintah daerah benar-benar siap dan siaga, terutama dalam hal keselamatan masyarakat. Tidak boleh ada kelalaian,” kata Waris Muin.

Dalam kunjungannya, ia meninjau ruang kontrol, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, hingga pos siaga petugas. Menurutnya, kedisiplinan aparatur di sektor layanan darurat adalah indikator utama dari kualitas pelayanan publik.

Waris menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati PPU, Mudyat Noor, telah menetapkan peningkatan kedisiplinan ASN dan THL sebagai prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dinilai krusial demi menjaga mutu pelayanan, terlebih di sektor penanganan bencana alam dan sosial.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, sidak ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan secara berkala. Hingga pertengahan April 2025, lebih dari 30 OPD termasuk sejumlah kelurahan telah menjadi sasaran peninjauan langsung oleh Wakil Bupati.

“Tidak hanya meninjau fasilitas, kami juga mencocokkan kehadiran pegawai melalui absensi elektronik dan manual. Jika ditemukan pelanggaran disiplin, kami langsung tindak lanjuti,” ujarnya.

Waris mengungkapkan hingga saat ini, sebanyak 210 ASN dan THL di lingkungan Pemkab PPU telah diberikan surat peringatan karena terbukti tidak disiplin dalam menjalankan tugas.

Dalam kegiatan tersebut, Waris turut didampingi oleh Asisten Administrasi Umum PPU, Ainie, Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali, serta sejumlah pejabat pendamping lainnya. Ia menegaskan bahwa langkah pengawasan ini akan terus diperluas ke seluruh perangkat daerah.

“Ini bukan upaya mencari-cari kesalahan, tapi langkah membangun budaya kerja yang profesional dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(Red/)