PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan penambahan formasi psikolog klinis dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) guna memperkuat layanan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Kepala DP3AP2KB PPU, Jansje Grace Makisurat, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum memiliki tenaga psikolog klinis sehingga masih bergantung pada kerja sama dengan tenaga ahli dari Kota Balikpapan.

“Tenaga psikolog klinis kami belum ada, sehingga masih bekerja sama dengan pihak di Balikpapan,” kata Jansje, Kamis (4/6/2026).

Ia berharap kebutuhan tenaga psikolog klinis dapat diakomodasi dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.

“Kalau bisa, dalam rekrutmen CPNS atau PPPK dapat diakomodasi tenaga psikolog klinis,” ujarnya.

Menurut Jansje, kerja sama dengan pihak luar daerah selama ini cukup membantu proses pendampingan korban. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan sejumlah kendala, terutama terkait pembiayaan dan akses layanan bagi korban.

“Selama ini bekerja sama dengan Balikpapan tentu cukup menyulitkan dari segi pembiayaan. Korban juga kasihan kalau harus bolak-balik ke sana,” tuturnya.

Selain layanan psikologis, DP3AP2KB PPU juga telah menjalin kerja sama dengan pendamping hukum untuk membantu korban selama proses penanganan perkara.

“Untuk pendamping hukum, kami sudah bekerja sama. Syukurnya, pihak pengacara juga bersedia mengikuti tarif pemerintah,” pungkasnya. ( adv)