Audiensi dengan BWS, Mudyat Noor Bahas Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air

RISALAH, SAMARINDA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan audiensi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV guna membahas penguatan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya air serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dilaksanakan di ruang rapat mahakam BWS Kaltim, Senin (19/10/2026).
Bupati PPU Mudyat Noor, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang mencakup kebutuhan dasar merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan wilayah sungai.
“Hari ini kami melaksanakan audiensi, konsolidasi dengan kawan – kawan Balai Wilayah Sungai IV, kita berkoordinasi bersama dalam rangka untuk membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini infrastruktur yang langsung berhubungan dengan masyarakat secara umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan air bersih, pengelolaan lahan irigasi pertanian yang selama ini kewenangannya ada di BWS”, jelasnya.
Bupati berharap sinergi yang terjalin antara pemkab PPU dengan badan Wilayah Sungai IV kaltim dapat membuahkan hasil yang baik untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
“Mudah-mudahan sinergi yang kami bangun antara Pemkab PPU dengan BWS IV Kaltim bisa membuahkan hasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten PPU,” lanjut Mudyat.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap melalui audiensi tersebut dapat terbangun koordinasi yang lebih intensif dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas, menyelaraskan program pembangunan, serta mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah.
Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(ADV DISKOMINFO PPU)





