RISALAH, PENAJAM – Kesiapan personel menjadi salah satu perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain mengandalkan koordinasi lintas instansi, BPBD juga menerapkan pengarahan rutin serta memperhatikan kebutuhan konsumsi petugas yang bertugas di lapangan.

Kepala BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena itu, setiap instansi terkait diharapkan dapat menjalankan perannya dan mendukung pelaksanaan penanganan darurat secara terkoordinasi.

“Jadi memang konsep penanganan darurat itu, konsepnya itu sebenarnya seluruh stakeholder terkait itu harus sudah siaga,” ujar Nurlaila kepada awak media.

Untuk menjaga koordinasi personel, BPBD PPU menerapkan sistem posko dengan pengarahan rutin setiap hari. Pengarahan tersebut dijadwalkan pada pukul 09.00 Wita sebagai bagian dari upaya memastikan personel memperoleh arahan dalam menjalankan tugas penanganan karhutla.

“Kita ada posko dan ada briefing setiap pagi, jam 09.00 Wita,” akunya.

Kesiapan petugas juga menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran di sejumlah wilayah PPU. Personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Pertanian, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan terlibat dalam upaya pemadaman di Kecamatan Penajam, Babulu, Waru, dan Sepaku.

Selain koordinasi dan kesiapan operasional, BPBD PPU turut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar petugas, termasuk makanan dan minuman selama bertugas. Dukungan tersebut diperlukan untuk membantu menjaga kondisi fisik personel ketika menjalankan tugas di lapangan.

Nurlaila juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang telah membantu penanganan karhutla. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mendukung upaya penanggulangan kebakaran di daerah.

“Saya berterima kasih sekali kepada seluruh stakeholder terkait yang terus membantu penanganan karhutla,” katanya.

Ditambahkan, Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi salah satu unsur pendukung pelaksanaan penanganan darurat di kabupaten setempat.
(ADV DISKOMINFO PPU)