RISALAH, PENAJAM — Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini memiliki 11 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk mendukung pelatihan keterampilan masyarakat. Namun, keterbatasan fasilitas pelatihan menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU yang berharap daerah tersebut dapat memiliki BLK sendiri agar pelatihan tenaga kerja bisa dilaksanakan secara lebih mandiri.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P2NAKERTRANS) Disnakertrans PPU, Eko Yulianto, mengatakan keberadaan BLK milik pemerintah daerah akan mempermudah pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja. Dengan fasilitas tersebut, pemerintah daerah tidak perlu terus mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan ke daerah lain.

Menurut Eko, selama ini BLK Komunitas menjadi salah satu sarana pelatihan keterampilan yang tersedia di PPU. Apabila BLK Komunitas menyelenggarakan pelatihan, pengelolanya akan melaporkan kegiatan tersebut kepada Disnakertrans. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara mandiri dengan mengandalkan kemampuan anggaran masing-masing, termasuk dukungan anggaran yang terkadang diperoleh dari pemerintah provinsi.

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia. Karena itu, dengan adanya BLK yang dikelola pemerintah daerah dinilai dapat memberikan keleluasaan dalam menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan tenaga kerja lokal.

“BLK belum ada, kalau BLK komunitas ada 11 dan itu termasuk yang ada di Waru,” ujarnya.

Di sisi lain, rencana pembangunan fasilitas BLK yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menghadapi persoalan administrasi hibah aset. Berdasarkan penjelasan Eko, lokasi yang direncanakan berada di samping rumah adat telah dua kali dikunjungi oleh pihak Kemnaker.

Lahan tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan fasilitas pelatihan. Namun, proses hibah perlu diselesaikan karena fasilitas yang dibangun nantinya akan menjadi aset pemerintah pusat. Sementara itu, waktu pelaksanaan pembangunan belum dapat dipastikan setelah proses hibah dilakukan.

Eko menjelaskan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kepastian pembangunan dan kondisi keuangan sebelum melanjutkan proses tersebut. Hal ini untuk menghindari kemungkinan lahan atau aset yang telah dihibahkan tidak segera dimanfaatkan sesuai tujuan pembangunan.

“Kalau ada BLK, kita tidak perlu kirim peserta. Kita latih di BLK sendiri. Kalau kita punya BLK, kita latih di sini saja, di BLK kita,” pungkasnya.
(ADV DISKOMINFO PPU)