RISALAH, PENAJAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengevaluasi kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam evaluasi tersebut, peningkatan standar pelayanan PBB-P2 dan BPHTB diarahkan pada penyederhanaan prosedur, kemudahan akses informasi, peningkatan akurasi data wajib pajak, serta perbaikan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT.

Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan perpajakan perlu memperhatikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi maupun menyelesaikan kewajibannya.

“Pelayanan pajak daerah harus semakin mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, mekanisme distribusi SPPT, keakuratan data wajib pajak, dan kemudahan memperoleh informasi perlu terus dievaluasi agar pelayanan berjalan lebih baik,” ungkap Tur Wahyu Sutrisno.

Selain distribusi surat pemberitahuan pajak terutang, ia juga membahas perlunya meningkatkan kejelasan informasi mengenai kemungkinan pengurangan, keringanan, pembebasan, maupun fasilitas perpajakan PBB-P2 berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Tur Wahyu juga membahas terkait dengan keberlanjutan program apresiasi bagi wajib pajak yang patuh. Program tersebut diharapkan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan serta kebijakan pemerintah daerah.

Tur Wahyu menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dibarengi dengan kualitas pelayanan yang responsif.

“Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu didukung pelayanan yang jelas dan transparan. Kami juga perlu memastikan informasi mengenai kewajiban maupun fasilitas perpajakan dapat dipahami masyarakat,” tambahnya.

Bapenda PPU akan memprioritaskan perbaikan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB, pemutakhiran data wajib pajak, evaluasi distribusi SPPT, serta pengembangan program apresiasi bagi wajib pajak yang patuh.
(ADV DISKOMINFO PPU)