Disdukcapil PPU Beri Kepastian Hukum bagi Anak Terlantar Melalui Hak Perwalian

RISALAH, PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah gencar memfasilitasi pengurusan status hukum anak terlantar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, melalui penetapan hak perwalian.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, mengungkapkan bahwa jumlah anak yang tidak diketahui asal-usulnya di wilayah tersebut cukup signifikan. Sepanjang Oktober 2024 saja, pihaknya telah menerima laporan mengenai lima anak berusia 0 hingga 7 tahun yang membutuhkan kepastian legalitas.
“Mereka butuh kepastian legalitas untuk pelayanan dasar, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Mereka membutuhkan perwalian agar hak-hak sebagai warga negara dapat terpenuhi secara sah di mata hukum,” ujar Dony.
Dalam proses ini, Disdukcapil PPU menjalin kolaborasi lintas sektoral bersama Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri setempat. Kejaksaan berperan melalui program Pengacara Kejaksaan Negara untuk mendampingi proses pengajuan hak perwalian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
Dony menegaskan bahwa proses yang dijalankan bukanlah pengangkatan atau adopsi anak, melainkan penetapan wali hukum. Langkah ini sangat krusial bagi anak-anak yang kini berada di bawah pengawasan lembaga sosial maupun pondok pesantren, seperti yang dialami dua anak bernama Muhammad Aska dan Melani Putri.
“Ini bukan proses pengakuan anak atau pengangkatan anak. Kami memfasilitasi penetapan perwalian agar anak di bawah usia 17 tahun memiliki penanggung jawab resmi yang diakui negara saat mengakses layanan publik,” tambahnya.
Saat ini, Disdukcapil PPU juga sedang memverifikasi data tiga anak lainnya yang dilaporkan oleh Dinas Sosial. Dony menjelaskan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika orang tua menitipkan anak kepada pihak lain atau bidan, namun kemudian meninggalkan anak tersebut tanpa kabar.
Melalui penetapan perwalian, pengelola lembaga atau pesantren dapat bertindak secara sah atas nama yayasan untuk mewakili kepentingan administrasi kependudukan anak. Hal ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi anak terlantar agar tetap memiliki jaminan masa depan meski tanpa diketahui asal-usulnya secara pasti.
Pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk melaporkan keberadaan anak terlantar kepada dinas terkait. Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjamin hak konstitusional setiap anak di Penajam Paser Utara.
(ADV DISKOMINFO PPU)




