
RISALAH, PENAJAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan bahwa ketersediaan peralatan dan armada penanganan kebakaran hutan dan lahan secara umum masih mencukupi. Meski demikian, efektivitas operasional di lapangan masih terkendala oleh letak geografis lokasi kejadian.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila, menjelaskan bahwa tantangan utama muncul saat kebakaran terjadi di titik yang jauh dari pusat persediaan alat. Kebutuhan peralatan di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, terutama terkait panjang selang pemadam untuk menjangkau sumber api.
“Kalau melihat kesiapan peralatan, bisa dibilang cukup, tetapi memang belum terlalu efektif dan efisien. Misalnya, penanganan karhutla di Waru, Riko, Sotek, dan Babulu biasanya membutuhkan selang cukup banyak karena lokasi kebakarannya jauh. Akhirnya, kami harus memberikan dukungan peralatan dari Penajam,” kata Nurlaila.
Wilayah seperti Waru, Riko, Sotek, hingga Babulu sering kali memerlukan tambahan dukungan peralatan. Jarak yang jauh dari pusat kendali memaksa petugas untuk melakukan mobilisasi peralatan tambahan dari Penajam agar proses pemadaman dapat berjalan maksimal.
Proses pengiriman peralatan dari wilayah lain ini memakan waktu tambahan. Hal tersebut menjadi perhatian utama karena kecepatan respons sangat krusial dalam menekan luas lahan yang terbakar sebelum api membesar dan sulit dikendalikan.
Nurlaila mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah unit peralatan di masing-masing wilayah menjadi tantangan besar. Distribusi alat yang harus menunggu kiriman dari daerah lain otomatis menurunkan durasi respons petugas di lapangan saat menghadapi situasi darurat di titik yang jauh.
“Selain jumlah peralatan yang terbatas, proses pengiriman dari wilayah lain juga membutuhkan durasi waktu sebelum dapat digunakan oleh petugas di lokasi kejadian,” tambahnya.
Secara keseluruhan, BPBD PPU masih mampu menangani ancaman karhutla dengan sumber daya yang ada. Ketersediaan peralatan dinilai masih sangat memadai apabila lokasi kebakaran berada di area yang dekat dengan tempat penyimpanan atau pos siaga bencana.
BPBD PPU kini terus memetakan kebutuhan logistik di setiap kecamatan guna meminimalisir hambatan di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penanganan karhutla ke depan, sehingga risiko kerusakan lahan yang lebih luas akibat keterlambatan respons dapat ditekan seminimal mungkin.
(ADV DISKOMINFO PPU)





