RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Bapelitbang PPU Tetapkan Daftar Data OPD untuk Dukung Perencanaan Pembangunan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah.

RISALAH, PENAJAM – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat sinkronisasi dan pemenuhan data dari organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Forum Satu Data. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin pemerintah daerah untuk menetapkan daftar data yang akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah, menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan Forum Satu Data, pihaknya terlebih dahulu menggelar pra-forum. Tahapan tersebut dilakukan untuk memverifikasi data yang dimiliki masing-masing OPD, baik data dari e-Wali Data maupun data sektoral.

Verifikasi diperlukan untuk memastikan jenis data yang dapat disediakan oleh setiap OPD. Data yang telah melalui proses pemeriksaan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai daftar data Forum Satu Data.

“Di Forum Satu Data ini salah satunya kita sekaligus menetapkan daftar data. Sebelum forum, kita melaksanakan pra-forum untuk memverifikasi data dari OPD, baik dari e-Wali Data maupun data sektoral. Kita melihat data mana yang kira-kira bisa dipenuhi oleh OPD,” jelas Kusnul.

Menurutnya, penetapan daftar data tersebut menjadi tahapan penting karena data yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, ketersediaan dan kesesuaian data dari masing-masing OPD perlu dipastikan sejak awal.

Setelah daftar data ditetapkan melalui SK Bupati, proses selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) PPU selaku wali data. Kominfo akan mengoordinasikan pemenuhan data dengan OPD sesuai daftar yang telah disepakati.

Kusnul menerangkan, OPD yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi akan kembali diminta untuk melengkapi atau mengisi data sesuai kebutuhan. Hal ini karena informasi mengenai target dan capaian kegiatan maupun program berada pada masing-masing perangkat daerah.

Adapun data yang dihimpun mencakup berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan. Di antaranya data keluaran dari subkegiatan yang telah dilaksanakan OPD serta data sektoral yang menjadi kebutuhan dalam dokumen perencanaan daerah.

Beberapa contoh data sektoral tersebut meliputi angka kemiskinan, prevalensi stunting, hingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data-data tersebut digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Data sektoral itu seperti data kemiskinan, kemudian ada juga data yang digunakan dalam RPJMD dan RPJPD. Termasuk stunting dan TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka. Jadi, data yang dihimpun mencakup seluruh sektor sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *