RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Mulai 2027, Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan PPU Dialihkan ke Disnaker

 

RISALAH, PENAJAM – Pengelolaan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan dialihkan dari Dinas Perikanan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mulai 2027. Kebijakan tersebut merupakan hasil rapat gabungan yang membahas penataan pengelolaan perlindungan pekerja di sejumlah sektor.

Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, membenarkan rencana pengalihan tersebut. Menurutnya, mulai tahun depan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan sektor perikanan akan dipusatkan melalui Disnaker.

Sementara itu, selama 2026, pengelolaan dan pembiayaan yang selama ini ditangani melalui Dinas Perikanan masih tetap berjalan seperti sebelumnya.

“Benar. Tahun 2026 nanti masih di kita. Karena data-datanya ada di kita. Nanti data-datanya kita akan kirim ke Dinas Tenaga Kerja,” ujar Andi.

Ia menjelaskan, setelah proses pengalihan dilakukan, Disnaker akan menjadi perangkat daerah yang mengelola program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perikanan.

Dinas Perikanan nantinya hanya memberikan dukungan berupa data nelayan yang menjadi peserta program tersebut.

Andi menyebut keputusan pengalihan merupakan hasil rapat gabungan. Pertimbangannya, pengelolaan perlindungan tenaga kerja dinilai lebih sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker.

“Karena ketenagakerjaan kan lebih berkecenderungan porsinya Dinas Tenaga Kerja. Hasil rapat gabungan kemarin, itu dilimpahkan langsung ke Dinas Tenaga Kerja,” jelasnya.

Pengalihan tersebut tidak hanya mencakup sektor perikanan, tetapi juga sektor perkebunan dan pertanian. Dengan demikian, pengelolaan perlindungan pekerja dari beberapa sektor tersebut nantinya akan diakomodasi melalui Disnaker.

Terkait jumlah peserta, Andi menyebut terdapat sekitar 1.200 nelayan yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui pemerintah daerah dengan dukungan Dinas Perikanan.

Jumlah tersebut belum mencakup seluruh nelayan di PPU. Sebab, sebagian nelayan lainnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui jalur atau kepesertaan lain.

“Kalau nelayan murni yang betul-betul terdaftar di tempat kita itu baru 1.200,” ungkapnya.

Untuk pembiayaan, pemerintah daerah menanggung iuran sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan. Pembayaran iuran tersebut selama ini menggunakan anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan.

Dengan rencana pengalihan pada 2027, pemerintah daerah akan memusatkan pengelolaan program perlindungan pekerja lintas sektor melalui Disnaker, sedangkan Dinas Perikanan tetap berperan dalam penyediaan dan penyerahan data nelayan.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *