RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Pemkab PPU Komitmen Perbaiki Tata Ruang Pasca Audit BPK

Inspektur Inspektorat Daerah, Budi Santoso. (doc.humaspemkabppu)

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen melakukan perbaikan tata ruang wilayah secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Agenda exit meeting berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini dipimpin oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, bersama tim dari BPK RI yang diketuai oleh Muhammad Sahlan.

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU yang masih mengacu pada regulasi tahun 2014. Pemkab PPU kini mempercepat proses revisi agar tata ruang daerah lebih relevan dengan dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara yang semakin pesat.

Selain itu, rapat membahas temuan mengenai perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sejumlah perizinan ditemukan tidak sinkron dengan data di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki celah sistem agar akurasi data antara pusat dan daerah tetap terjaga.

Fokus pembenahan lainnya mencakup validasi ulang data Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Lahan Baku Sawah (LBS). Langkah ini dilakukan agar data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang,” ujar Inspektur Inspektorat Daerah, Budi Santoso.

Budi menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata ruang yang tertib. Selain ramah lingkungan, penataan ruang yang baik diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di wilayah PPU secara berkelanjutan.

Seluruh rangkaian tindak lanjut tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada awal Desember 2026. Melalui pembenahan ini, Pemkab PPU berharap pembangunan di daerah dapat berjalan lebih terencana dan terukur sesuai dengan aturan yang berlaku.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *