RISALAH, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyusun peta jalan (roadmap) program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2027 untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan roadmap tersebut dibahas dalam rapat kerja semester II 2026 bersama perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSL Kabupaten PPU di Gedung Plaza Inare, lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).

Rapat dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor, didampingi Wakil Bupati Abdul Waris Muin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Forum TJSL Abdul Rasyd serta sejumlah pimpinan perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU meminta perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara transparan. Selain itu, perusahaan didorong menyelaraskan rencana kegiatan 2027 dengan prioritas pembangunan daerah melalui koordinasi bersama Forum TJSL dan Bagian Perekonomian Pemkab PPU.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, pelaporan program CSR diperlukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Data tersebut juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi program yang dapat disinergikan dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.

“Melalui rapat kerja semester II tahun 2026 ini, kita ingin memastikan program apa saja yang telah dilakukan perusahaan di wilayah operasinya, termasuk program yang bisa dipilih bagi masing-masing unit usaha untuk disinergikan dengan pembangunan Pemkab PPU,” ujar Mudyat.

Menurutnya, pelaksanaan CSR selama ini masih cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya belum dirasakan secara merata. Karena itu, penyusunan roadmap TJSL 2027 menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Peta jalan tersebut disiapkan agar dapat disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing perusahaan sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah, baik pembangunan fisik maupun pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Perencanaan yang terukur ini memudahkan kita memitigasi pelaksanaan program sekaligus menghindari tumpang tindih kegiatan. Dengan begitu, program menjadi lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memiliki arah yang jelas dalam mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.

Mudyat juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang membuat kolaborasi dengan dunia usaha semakin penting. Menurutnya, sinergi perlu dibangun sejak tahap perencanaan agar dukungan perusahaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

“Pada 2027 mendatang, kita ingin program TJSL benar-benar tersusun secara sistematis. Bantuan tidak lagi diberikan sekadarnya berdasarkan proposal yang datang secara mendadak, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik untuk infrastruktur masyarakat maupun sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pengembangan ekonomi pelaku UMKM,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan program beserta sasaran yang dapat dipilih dan disesuaikan oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha serta wilayah operasional masing-masing. Dengan demikian, dukungan CSR diharapkan dapat terintegrasi dengan program pemerintah dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Mudyat turut mengingatkan perusahaan agar tidak memasukkan biaya operasional yang menjadi kewajiban perusahaan sebagai bagian dari program TJSL. Dana CSR, kata dia, harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah sekitar perusahaan, dan peningkatan kesejahteraan warga.

“Kalau masyarakat merasakan manfaat kehadiran perusahaan, tentunya warga sekitar akan ikut menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Karena itu, program TJSL harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program pemerintah daerah,” katanya.

Ia berharap Forum TJSL Kabupaten PPU dapat menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan evaluasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar seluruh program berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Plt Ketua Forum TJSL Kabupaten PPU Abdul Rasyid mengajak seluruh badan usaha memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah melalui program yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal pemerintah daerah menjadikan dukungan dunia usaha melalui TJSL sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong setiap perusahaan segera menentukan program yang dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran program juga perlu dicatat serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

“Ke depan, Forum TJSL harus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten PPU, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui program-program yang terencana dan tepat sasaran,” ujar Abdul Rasyd.

Ia menambahkan, penyusunan roadmap sejak awal diharapkan memudahkan perusahaan memilih program yang sesuai dengan bidang usaha dan rencana anggaran masing-masing, sehingga kontribusi CSR dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Kami ingin penyusunan program dilakukan sejak awal sehingga seluruh kegiatan TJSL benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(ADV DISKOMINFO PPU)