RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui kerja sama antar daerah. Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan di Hotel Novotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, didampingi Asisten II, Hadi Saputro, SE, MT., serta sejumlah kepala dan staf instansi maupun lembaga terkait yang tergabung dalam TPID PPU. Kegiatan ini juga melibatkan TPID Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.

Mengusung tema “Memperkuat Sinergi TPID dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi yang Berkelanjutan”, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas strategi pengendalian inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Abdul Waris mengatakan, kerja sama antar daerah menjadi langkah penting bagi PPU untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat PPU masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, termasuk Sulawesi dan Pulau Jawa.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan dukungan kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan bahan pokok tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan harga maupun kekurangan beberapa bahan pokok, kondisi masyarakat PPU sejauh ini tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pasar murah yang sering dilaksanakan Bank Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama ini, masyarakat Penajam tidak mengalami kekurangan bahan pokok,” ujar Abdul Waris.

Ia juga menyoroti peluang kerja sama dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Enrekang. Daerah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu pemasok komoditas hortikultura ke Kalimantan Timur, seperti bawang, cabai, dan kol.

Komoditas tersebut telah lama menjadi bagian dari pasokan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Balikpapan dan PPU. Karena itu, potensi kerja sama dengan daerah penghasil dinilai dapat mendukung kelancaran distribusi sekaligus menjaga ketersediaan komoditas pangan.

Abdul Waris berharap penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama Antar Daerah (KAD) tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Namun, dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret dalam membuka peluang distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan.

“Dengan adanya MoU hari ini, mudah-mudahan kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga masyarakat Penajam bisa semakin sejahtera dan tidak kekurangan bahan pokok. Mari kita bersama-sama membuka peluang kerja sama agar distribusi pangan antar daerah semakin baik,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan MoU dan PKS KAD. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan diskusi serta pendalaman strategi pengendalian inflasi bersama sejumlah daerah, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Bulukumba.

Agenda tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai program pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antar daerah.
(ADV DISKOMINFO PPU)