RISALAH, PENAJAM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama tim gabungan melakukan inspeksi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Sukses Tani Nusa Subur (STN), Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Senin (9/11/2026).

Inspeksi yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 18.30 WITA tersebut dilakukan melalui Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP PPU dengan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kegiatan ini merupakan langkah preventif sekaligus bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi ketentuan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Dalam inspeksi tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah aspek kesiapsiagaan perusahaan. Di antaranya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, ketersediaan sumber air, menara pemantau api, dokumen lingkungan, hingga sistem penanganan keadaan darurat.

Inspeksi tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Penajam Paser Utara Nomor B-300.1_141/SATPOL PP tentang Kesiapsiagaan dan Tanggung Jawab Pemegang Izin Perkebunan dan Kehutanan dalam Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten PPU.

Melalui surat edaran tersebut, Bupati PPU Mudyat Noor menginstruksikan seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP), pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta pengelola kawasan hutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, baik di dalam area konsesi masing-masing maupun kawasan penyangga (buffer zone).

Perusahaan juga diwajibkan menerapkan kebijakan tanpa membakar (zero burning policy), mengaktifkan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) internal yang terlatih, menyiagakan personel patroli selama 24 jam, serta memastikan seluruh peralatan pemadam kebakaran dan sumber air dalam kondisi siap digunakan.

Selain itu, perusahaan diminta meningkatkan patroli darat secara berkala dan memantau titik panas (hotspot) secara real-time melalui sistem satelit SiPongi maupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Apabila terjadi kebakaran di dalam area perizinan maupun kawasan penyangga, perusahaan juga diwajibkan segera melakukan pemadaman awal secara mandiri.

Plt. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP PPU, Nasrullah Nasaruddin, mengatakan inspeksi gabungan tersebut penting untuk memastikan setiap perusahaan perkebunan memiliki komitmen dan kesiapsiagaan dalam mencegah serta mengendalikan Karhutla.

Menurutnya, tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban perusahaan yang memiliki kawasan perkebunan.

“Pencegahan Karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pihak perusahaan yang memiliki kawasan perkebunan. Melalui inspeksi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan benar-benar dilaksanakan, baik dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, maupun sumber daya manusia yang bertugas melakukan penanganan kebakaran,” ungkapnya.

Ia berharap perusahaan segera menindaklanjuti setiap temuan yang masih memerlukan pembenahan agar kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran dapat berjalan lebih optimal.

Nasrullah menegaskan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meminimalkan risiko Karhutla serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak kebakaran.

Dalam pelaksanaannya, inspeksi tersebut berpedoman pada sejumlah ketentuan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Daerah Kabupaten PPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Surat edaran Bupati PPU juga menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Satpol PP dan perangkat daerah terkait akan melakukan inspeksi kelengkapan sarana dan prasarana Karhutla serta verifikasi lapangan secara berkala maupun mendadak.

Perusahaan yang lalai atau tidak memenuhi kesiapan sarana dan prasarana dapat dikenakan sanksi administratif maupun diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui inspeksi tersebut, Satpol PP PPU bersama perangkat daerah terkait berkomitmen meningkatkan pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta pembinaan terhadap pelaku usaha guna mewujudkan kesiapsiagaan dan pencegahan Karhutla secara terpadu di Kabupaten PPU.
(ADV DISKOMINFO PPU)