
RISALAH, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pertemuan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut digelar untuk merespons kondisi kapasitas fiskal daerah menjelang akhir tahun anggaran. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap realisasi pendapatan serta proyeksi belanja daerah yang telah berjalan selama tahun 2026.
Tohar dalam arahannya menekankan pentingnya langkah strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi keterbatasan likuiditas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian anggaran melalui kebijakan penghematan yang terukur dan disiplin.
“Kondisi ini menuntut adanya pengendalian anggaran serta penerapan kebijakan penghematan dan efisiensi belanja secara terukur bagi seluruh perangkat daerah,” kata Tohar saat memberikan arahan.
Forum ini sekaligus berfungsi sebagai pengarahan teknis bagi para Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Tohar berharap seluruh elemen tersebut memiliki kesepahaman serta komitmen yang sama dalam menjalankan kebijakan keuangan daerah.
Dengan adanya koordinasi ini, perangkat daerah diminta untuk lebih cermat dalam menetapkan prioritas belanja sesuai kebutuhan mendesak. Langkah efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Optimalisasi pengelolaan anggaran menjadi fokus utama agar realisasi APBD tahun 2026 tetap berjalan sesuai koridor hukum. Pemerintah Kabupaten PPU memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat luas.
Pemerintah daerah menargetkan agar sisa waktu di akhir tahun anggaran dapat dikelola dengan lebih tertib dan efektif. Tohar optimistis bahwa melalui komitmen bersama, seluruh kewajiban daerah dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.
Kegiatan ini diharapkan menjadi standar bagi pengelolaan keuangan di masa mendatang agar lebih antisipatif terhadap perubahan kondisi fiskal. Dengan begitu, stabilitas keuangan daerah tetap terjaga hingga akhir periode tahun anggaran 2026.
(ADV DISKOMINFO PPU)




