Sekda PPU Minta Pimpinan SKPD Perketat Pengawasan dan Pengendalian Anggaran 2026

RISALAH, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi dan cara pandang seluruh pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan anggaran tahun 2026.
Tohar mengatakan, setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif. Sebagai pengguna anggaran, kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, tetapi juga wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pembiayaan yang dialokasikan.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan, terutama untuk program yang berkaitan dengan pekerjaan fisik. Pimpinan SKPD diminta memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
“Pimpinan OPD selaku pengguna anggaran wajib hadir dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Jangan sampai pengawasan baru dilakukan ketika kegiatan sudah berada di tahap akhir,” ujar Tohar.
Ia menekankan, pengawasan pekerjaan fisik perlu melibatkan seluruh unsur yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas, hingga penyedia jasa harus dipastikan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Tohar meminta aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan benar-benar dikawal sejak proses awal hingga kegiatan selesai. Dengan demikian, potensi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diketahui dan ditangani lebih dini.
Selain kegiatan fisik, ia juga mengingatkan pimpinan SKPD agar mengelola sumber daya aparatur dan sumber daya organisasi secara optimal. Pengelolaan tersebut mencakup pembiayaan, peralatan, serta perlengkapan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Perhatian juga diberikan terhadap penggunaan anggaran untuk belanja rutin, termasuk perjalanan dinas. Tohar menegaskan bahwa perjalanan dinas harus benar-benar mendukung pelaksanaan urusan kelembagaan dan tugas jabatan, bukan sekadar menjadi kegiatan administratif.
“Perjalanan dinas itu bagian dari belanja. Saya tekankan kepada teman-teman agar digunakan untuk hal-hal yang betul-betul mendukung urusan tugas kelembagaan dan tugas jabatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengendalian anggaran berlaku terhadap seluruh jenis belanja yang terdapat dalam program dan kegiatan SKPD, termasuk dana irmak maupun non-irmak. Menurutnya, tidak boleh ada pembedaan dalam pengawasan karena seluruh penggunaan anggaran membutuhkan pengendalian yang memadai.
Dalam kesempatan tersebut, Tohar juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) mengenai tanggung jawab moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Kita memiliki tanggung jawab moral sebagai patron atau contoh bagi wajib pajak lainnya. Karena itu, saya mengingatkan teman-teman agar menjadi acuan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama PKB dan PBB-P2,” ungkapnya.
Tohar berharap seluruh pimpinan SKPD memiliki kesamaan persepsi dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pembinaan organisasi. Dengan pengawasan yang konsisten serta penggunaan anggaran secara efektif, pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab PPU pada 2026 diharapkan dapat berjalan lebih baik.
(ADV DISKOMINFO PPU)





