RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Dinas Perikanan PPU Dorong Nelayan Berkelompok, Akses Bantuan Pemerintah Lebih Mudah

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan PPU, Nani Adriana. (istimewa)

RISALAH, PENAJAM – Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu tantangan Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam menjangkau dan memberikan pembinaan kepada nelayan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong nelayan membentuk kelompok agar kegiatan pendampingan, penyampaian informasi, hingga penyaluran program bantuan dapat dilakukan lebih efektif.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan PPU, Nani Adriana, mengatakan saat ini bidang yang menangani sektor perikanan tangkap hanya memiliki delapan personel. Jumlah tersebut harus melayani kebutuhan pembinaan nelayan di wilayah PPU yang memiliki cakupan pelayanan cukup luas.

Menurutnya, keberadaan kelompok nelayan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program. Melalui wadah organisasi tersebut, penyampaian informasi dan pendampingan tidak harus dilakukan secara terpisah kepada setiap nelayan, sehingga pelayanan dapat lebih terarah.

Nani menjelaskan, nelayan pada dasarnya tetap diperbolehkan menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara mandiri. Namun, keikutsertaan dalam kelompok yang memiliki legalitas memberikan sejumlah kemudahan, terutama ketika nelayan ingin mengakses bantuan dari pemerintah.

“Nelayan sebenarnya boleh melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Akan tetapi, ketika berkelompok, pengajuan bantuan menjadi lebih mudah karena ada legalitas kelompok yang bisa digunakan sebagai dasar administrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, legalitas kelompok menjadi salah satu aspek penting dalam memenuhi persyaratan administrasi pengajuan bantuan. Dengan adanya organisasi yang jelas, nelayan juga memiliki wadah untuk menyampaikan kebutuhan serta mengusulkan program yang dinilai sesuai dengan kondisi usaha penangkapan ikan mereka.

Selain mempermudah akses bantuan, pembentukan kelompok juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat pesisir berdasarkan kelompok yang terbentuk, sekaligus mengatur kegiatan pendampingan sesuai kebutuhan di lapangan.

Nani menilai, pengorganisasian nelayan menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pelayanan di tengah keterbatasan sumber daya manusia pada Bidang Perikanan Tangkap.

Dengan mendorong terbentuknya kelompok nelayan yang memiliki legalitas, Dinas Perikanan PPU berharap jangkauan pembinaan dapat semakin efektif. Langkah tersebut juga diharapkan mempermudah nelayan dalam memperoleh informasi mengenai program pemerintah serta memenuhi persyaratan ketika mengajukan bantuan sarana dan prasarana perikanan.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *