RISALAH, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) wajib menjadi momentum kunci bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat lokal. Ia menyebut PPU memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga sekaligus superhub ekonomi IKN.

Hal tersebut disampaikan Mudyat dalam acara Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV bertajuk Penajam Paser Utara Menata Masa Depan yang berlangsung pada Rabu (4/11/2026). Menurutnya, PPU kini menjadi gerbang utama yang menghubungkan berbagai akses infrastruktur vital.

Kawasan ini mencakup Kecamatan Sepaku sebagai inti pemerintahan, Jembatan Pulau Balang, akses Bandara VVIP, serta Pelabuhan Buluminung. Potensi tersebut harus dioptimalkan agar tidak sekadar menjadi kebanggaan administratif semata.

“Kehadiran IKN harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan,” ujarnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkab PPU telah menetapkan arah pembangunan melalui RPJMD 2025, 2029. Visi utamanya adalah berkolaborasi membangun PPU yang unggul, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing.

Terdapat tiga fokus transformasi utama yang kini dikejar oleh pemerintah daerah. Fokus tersebut meliputi transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dan pemerataan wilayah.

Transformasi ekonomi difokuskan pada diversifikasi sektor di luar sumber daya alam. Fokusnya mencakup pengembangan industri pengolahan, pertanian modern, perdagangan, serta penguatan sektor UMKM bagi warga lokal.

Terkait peningkatan kualitas SDM, Mudyat menekankan pentingnya kompetensi agar masyarakat PPU tidak tersisih dari arus pembangunan. Ia ingin putra daerah menjadi pelaku ekonomi aktif dan tenaga kerja profesional di tanah sendiri.

“Kita tidak ingin anak-anak PPU hanya menjadi penonton pembangunan IKN. Mereka harus menjadi tenaga kerja terampil, profesional, wirausaha, dan pelaku ekonomi yang mampu mengambil peluang,” tegasnya.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup menantang. APBD 2026 tercatat mengalami penyesuaian dari Rp2,4 triliun menjadi sekitar Rp1,9 triliun, dengan penurunan alokasi Transfer ke Daerah sebesar 29,1 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Mudyat memastikan pembangunan prioritas akan tetap berjalan dengan mengandalkan efisiensi dan inovasi. Pemerintah daerah kini memperkuat koordinasi dengan pusat serta mendorong masuknya investasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
(ADV DISKOMINFO PPU)