Pemkab PPU Masih Menunggu Kepastian Jadwal Pembangunan Sekolah Rakyat

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu kepastian jadwal pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Padahal, persiapan pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan dan kelengkapan administrasi, telah dilakukan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, mengatakan pemerintah daerah belum menerima informasi terbaru mengenai waktu dimulainya pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Sebelumnya, informasi awal yang diterima pemerintah daerah menyebutkan pembangunan akan memiliki perkembangan pada Oktober. Namun, hingga memasuki November, belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari kementerian terkait.
Ainie menjelaskan, Kementerian PU sebenarnya telah beberapa kali melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disiapkan pemerintah daerah. Peninjauan tersebut juga disertai kegiatan teknis berupa sounding dan boring bersama pihak PU.
Langkah tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan kondisi lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Mereka sudah melakukan sounding, boring dan sebagainya bersama-sama PU. Jadi, kita menunggu kepastian dibangunnya itu kapan? Karena sampai sekarang kita belum diberi kabar,” ungkap Ainie.
Ia menyebutkan, dari sisi pemerintah daerah, lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah tersedia. Selain itu, persyaratan administrasi juga telah disiapkan, termasuk dokumen Andalalin yang saat ini memasuki tahap finalisasi.
Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU di Samarinda. Sementara itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) akan menyesuaikan dengan tahapan yang berjalan.
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemkab PPU kini menantikan tindak lanjut dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
Kepastian jadwal pembangunan juga menjadi perhatian karena pemerintah daerah belum dapat melanjutkan seluruh tahapan program Sekolah Rakyat sebelum fasilitas fisik tersedia.
Di sisi lain, Dinsos PPU telah menyiapkan peran dalam koordinasi pendataan calon siswa. Namun, proses tersebut masih menunggu tahapan berikutnya karena pemerintah daerah saat ini memprioritaskan realisasi pembangunan terlebih dahulu.
Ainie berharap adanya kejelasan dari kementerian terkait mengenai waktu pelaksanaan pembangunan sehingga persiapan yang telah dilakukan pemerintah daerah dapat segera ditindaklanjuti.
(ADV DISKOMINFO PPU)





