
RISALAH, PENAJAM – Angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami peningkatan berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase penduduk miskin yang sebelumnya tercatat sebesar 5,78 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,24 persen berdasarkan data Maret 2026.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Kusnul Khotimah, mengatakan kenaikan tersebut telah disampaikan melalui rilis BPS dalam sebuah kegiatan di tingkat provinsi. Namun, informasi tersebut belum dipublikasikan secara daring sehingga belum dapat diakses secara luas melalui pencarian internet.
Ia menjelaskan, berdasarkan data sebelumnya pada 2025, persentase kemiskinan di PPU mencapai 5,78 persen atau sekitar 9.340 jiwa. Sementara itu, berdasarkan data terbaru yang dirilis pada Maret 2026, angka kemiskinan meningkat menjadi 6,24 persen atau kurang lebih 10.100 jiwa.
“Angka kemiskinan yang sebelumnya pada 2025 sebesar 5,78 persen atau 9.340 jiwa. Kemudian, yang terakhir baru dirilis berdasarkan data Maret 2026 sebesar 6,24 persen atau kurang lebih 10.100 jiwa,” ungkap Kusnul.
Menurutnya, peningkatan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang turut mengalami kenaikan adalah Garis Kemiskinan (GK), yang menjadi salah satu indikator dalam penghitungan angka kemiskinan oleh BPS.
Selain menjelaskan perkembangan angka kemiskinan, Kusnul juga menerangkan adanya perbedaan antara data kemiskinan yang dirilis BPS dengan data yang digunakan organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.
Ia menyebutkan, perbedaan tersebut berkaitan dengan penggunaan data dan indikator yang menjadi dasar pemetaan masyarakat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), misalnya, lebih berorientasi pada pemetaan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan kelompok atau desil.
“Sebetulnya, data kemiskinan itu yang dirilis BPS berupa persentase angka kemiskinan. Sedangkan DTKS lebih mengarah pada tingkat kesejahteraan sosial. Jadi, keduanya memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda,” jelasnya.
Kusnul menerangkan, DTKS merupakan data yang bersifat dinamis karena objek pendataannya adalah manusia. Perubahan kondisi penduduk, seperti kelahiran dan kematian, dapat memengaruhi jumlah maupun komposisi masyarakat dalam kelompok kesejahteraan tertentu.
Karena sifatnya yang dinamis, data tersebut dapat mengalami pembaruan mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Data kesejahteraan sosial kemudian digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan sasaran intervensi, terutama kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Melalui intervensi yang tepat sasaran, pemerintah diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
Terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT), Kusnul menyebutkan bahwa PPU masih tergolong memiliki angka yang relatif rendah. Salah satu kondisi yang memengaruhinya adalah karakteristik lapangan pekerjaan masyarakat yang lebih banyak berada pada sektor informal.
Dengan adanya perbedaan fungsi antara data BPS dan data kesejahteraan sosial, ia menjelaskan bahwa kedua jenis data tersebut perlu dipahami sesuai peruntukannya agar perencanaan program dan intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
(ADV DISKOMINFO PPU)





