RISALAH

Aktual dan Terpercaya

ADVETORIAL Penajam Paser Utara

Optimalkan PAD, Pemkab PPU Beralih ke Sistem Retribusi Digital

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Samsul Adha.

RISALAH, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi menerapkan sistem pembayaran digital untuk penarikan retribusi lapak dan kios di sejumlah pasar daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam menata pengelolaan penerimaan daerah agar lebih transparan dan efisien.

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Samsul Adha, menyatakan bahwa sistem ini menggantikan metode tunai yang selama ini digunakan. Penerapan sistem digital tersebut telah dimulai sejak awal tahun 2026.

Dalam teknis pelaksanaannya, petugas di lapangan akan mendatangi langsung para pedagang untuk memfasilitasi pembayaran retribusi. Para pedagang nantinya cukup melakukan pemindaian melalui kode QR atau QRIS yang dibawa oleh petugas setiap kali beroperasi.

“Sebelumnya itu masih tarikan tunai. Ke depan sudah menggunakan QRIS. Petugas akan turun langsung untuk melakukan penagihan melalui QRIS,” ujarnya.

Samsul menjelaskan bahwa besaran retribusi tetap disesuaikan dengan hari operasional pasar. Artinya, penagihan dilakukan hanya saat pasar sedang aktif berjualan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bagi setiap pedagang di lapak atau kios masing-masing.

Terkait pengelolaan, terdapat pembagian tugas berdasarkan lokasi pasar. Untuk Pasar Induk Penajam, penarikan retribusi ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk. Sementara untuk Pasar Babulu dan Pasar Waru, pengelolaan dilakukan langsung oleh bidang perdagangan di Diskukmperindag.

Ia menegaskan bahwa wewenang Diskukmperindag hanya terbatas pada retribusi lapak dan kios pedagang. Sedangkan pendapatan dari sektor parkir dikelola secara terpisah melalui instansi Dinas Perhubungan PPU.

Penerapan digitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten PPU. Melalui sistem yang tercatat secara elektronik, pemerintah daerah berharap proses penarikan retribusi menjadi lebih tertib dan akuntabel.

“Seperti di Pasar Induk Penajam itu kan dikelola oleh UPT Pasar Induk, Kalau Babulu dan Waru dikelola oleh bidang perdagangan. Jadi nanti ada petugas yang turun untuk menarik retribusi melalui QRIS,” jelasnya.

Dengan sistem baru ini, pemerintah daerah optimistis target penerimaan dari retribusi pasar dapat tercapai dengan lebih maksimal. Langkah digitalisasi ini juga diharapkan dapat memudahkan para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian mereka tanpa perlu menyiapkan uang tunai secara fisik.
(ADV DISKOMINFO PPU)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *